Populism.id, BONTANG – Anggota DPRD Bontang Fraksi Gerindra Amir Tosina mengkritik pemerintah, karena dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir rob, di Kelurahan Bontang Kuala.
Bahkan, dirinya bersama rombongan Komisi III DPRD Bontang melaksanakan sidak soal infrastruktur, di Kelurahan Bontang Kuala, Senin (5/5/2023) pagi.
Padahal masalah ini bukan persoalan baru. Pemerintah pun telah melakukan kajian namun tidak tindaklanjutnya.
Menurutnya, persoalan banjir rob ini mestinya segera ada solusinya. Lantaran jika terjadi banjir praktis menghambat aktivitas warga yang ingin bersekolah atau bekerja, lantaran akses keluar dan masuk daerah tersebut teredam air laut.
“Bayangkan kesulitan masyarakat di Bontang Kuala. Hampir setiap bulan terdampak banjir rob. Sementara respon pemerintah tidak ada,” kata Amir Tosina saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).
Ia mengatakan, informasinya APBD-P 2023 cukup tinggi. Bahkan, tercatat sebagai anggaran terbesar.
Harusnya, dengan anggaran jumbo itu bisa dialokasikan kepada kebutuhan urgent. Salah satunya penanganan banjir rob.
Menurutnya, Bontang Kuala menjadi wilayah yang tertinggal, karena sangat kumuh saat banjir rob merendam. Warga pun resah karena tindakan masih sangat minim.
“Kalau tidak ada perbaikan di APBD Perubahan 2023 ini masyarakat akan merespons. Kalau demo saya akan kawal paling depan,” sambungnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Lurah Bontang Kuala Sanusi juga membenarkan, bahwa penanganan banjir rob belum ada perhatian.
Kendati begitu, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) warga selalu mengusulkan penanganan banjir rob. Urgensinya mungkin ialah membendung banjir dengan membuat polder.
“Tahun ini belum ada informasi penanganan banjir rob. Ini sudah beberapa kali banjir sejak awal tahun. Rencana polder pun juga sudah dimasukkan,” terang Sanusi. (Adv/DPRD)
[Iwan/populismedia]
