Politikus Partai Gerindra ini menyebut Mendagri terlalu jauh memberikan intervensi. Padahal sebagai negara hukum apa yang diupayakan terkait sengketa administrasi wilayah dengan Pemerintah Kutai Timur ini, sah dan tidak melanggar aturan.
Surat Keputusan (SK) terkait penetapan 25 anggota DPRD Kota Bontang terpilih telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan diserahkan oleh pejabat Gubernur Kaltim, di Samarinda, pada Jumat (9/8) lalu.
Meskipun Bontang berhasil mencatatkan angka kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Timur, kota ini menghadapi tantangan serius dalam penanganan stunting.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik mendorong pemerintah untuk serius memperhatikan tata pengelolaan instalasi listrik rumah tangga yang disinyalir menjadi penyebab kebakaran, belakangan ini.
Pembahasan Raperda Kota Bontang tentang Perubahan APBD 2024 disepakatasi semua fraksi DPRD dengan nilai kurang lebih Rp3,3 Triliun. Namun berbagai catatan juga disampaikan agar program dan kebijakan pemerintah selaras dengan keinginan masyarakat.
Pemerintah dan DPRD Bontang sepakat menetapkan APBD-Perubahan 2024 senilai Rp 3,3 triliun.
25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih akan dilantik pada, Kamis 15 Agustus mendatang, persiapan tengah dimatangkan Sekwan termasuk mengandeng Polres Bontang dalam segi keamanan.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam memberikan bocoran APBD Perubahan tahun 2024 diproyeksi tembus Rp 3,3 triliun dan akan segera disahkan sebelum pelantikan anggota DPR baru.