Dinsos PPU Gandeng Perusahaan Perkuat CSR, Pelatihan Keterampilan Jadi Prioritas Pemberdayaan

Kepala Dinsos PPU, Ainie. (Populism.id)

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong keterlibatan dunia usaha dalam memperluas program pemberdayaan masyarakat rentan. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah daerah mengajak perusahaan mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Program CSR diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga diarahkan pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas dan pembukaan peluang usaha bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan keterlibatan perusahaan menjadi salah satu peluang untuk memperkuat jangkauan pelayanan sosial pemerintah daerah.

Sebelumnya, Dinsos PPU telah menjalin koordinasi dengan PT Pertamina terkait penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, perusahaan meminta rekomendasi dari Dinsos untuk mengidentifikasi calon penerima yang sesuai dengan kriteria.

Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi.

“Kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Namun, bantuan yang diberikan saat itu belum secara khusus menyasar penyandang disabilitas. Sasarannya adalah masyarakat kurang mampu yang masuk kelompok desil 1 sampai 4,” ujar Ainie saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Ia menilai bantuan sembako tetap memiliki manfaat penting, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
Namun, menurutnya, bantuan kebutuhan pokok lebih banyak memberikan dampak dalam jangka pendek.

Karena itu, diperlukan program lanjutan yang dapat membantu penerima memperbaiki kondisi ekonominya.
Salah satu bentuk dukungan yang ingin didorong adalah pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Ainie menyebutkan, sejumlah penyandang disabilitas di PPU sebenarnya telah memiliki kemampuan yang berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Dalam pertemuan bersama perwakilan kelompok disabilitas, Dinsos memperoleh informasi mengenai warga yang memiliki keterampilan memperbaiki telepon seluler, menjahit hingga menjalankan usaha kecil.

Kemampuan tersebut dinilai dapat menjadi modal awal untuk mengikuti pelatihan lanjutan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Untuk jangka panjang, menurut kami, program pelatihan keterampilan justru lebih dibutuhkan. Bantuan sembako memang dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Tetapi pelatihan bisa memberikan bekal agar mereka memiliki kemampuan bekerja maupun mengembangkan usaha sendiri,” jelasnya.

Selain pelatihan, Dinsos juga berharap perusahaan dapat memberikan dukungan berupa peralatan kerja dan bantuan modal bagi masyarakat yang telah memiliki keterampilan.

Dengan dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memiliki sarana untuk mengembangkan kemampuan menjadi sumber penghasilan.

Ainie berharap semakin banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU bersedia membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyusunan program CSR perlu memperhatikan kondisi nyata di lapangan agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat seremonial.

Sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat diharapkan dapat memperluas akses ekonomi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas yang selama ini masih menghadapi keterbatasan kesempatan kerja.

Melalui pendekatan pemberdayaan, program CSR diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan sosial di PPU. (ADV/DiskominfoPPU)