Pemkab PPU Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp26 Miliar untuk Tuntaskan Pembangunan Rumah Adat

Kepala Disbudpar PPU, Safwana. (Populism.id)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan penyelesaian pembangunan rumah adat sebagai salah satu fasilitas pelestarian budaya daerah. Untuk menuntaskan keseluruhan bangunan, pemerintah masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp26 miliar.

Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan, kini menjadi salah satu upaya yang ditempuh agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan secara bertahap pada 2027.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, mengatakan pembangunan rumah adat tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.

Dari total panjang bangunan yang direncanakan mencapai 117 meter, hingga saat ini baru sekitar 27 meter yang berhasil diselesaikan.

“Kebutuhan anggaran untuk menuntaskan keseluruhan pembangunan rumah adat masih sekitar Rp26 miliar. Karena itu, kami berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Safwana saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Safwana menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari Kementerian Kebudayaan.

Bahkan, sebelumnya ia bersama Bupati PPU telah melakukan audiensi dengan direktorat terkait guna membahas peluang bantuan anggaran untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Namun, proses pengajuan membutuhkan penyesuaian karena Kementerian Kebudayaan memiliki mekanisme administrasi dan petunjuk teknis yang berbeda dengan kementerian yang menangani pekerjaan infrastruktur.
Awalnya, dokumen usulan disusun menggunakan format yang biasa diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum.

Setelah dilakukan koordinasi, Disbudpar mengetahui bahwa pengajuan kepada Kementerian Kebudayaan harus mengikuti ketentuan tersendiri.

Karena itu, dokumen usulan kemudian disesuaikan agar memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam pengajuan terbaru, Disbudpar PPU mengusulkan bantuan sebesar Rp10 miliar. Besaran tersebut mempertimbangkan informasi mengenai kemampuan dukungan kementerian yang dapat diberikan mulai Rp2 miliar, Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Safwana mengatakan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan kemungkinan apabila nilai bantuan yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan keseluruhan pembangunan.

Jika bantuan yang diberikan hanya Rp5 miliar, misalnya, pemerintah harus kembali menyesuaikan rencana anggaran biaya (RAB) dan menentukan bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan.

“Apabila kementerian hanya bisa membantu Rp5 miliar, kami diminta menyesuaikan kembali RAB. Nantinya harus dihitung bagian pembangunan mana yang bisa diselesaikan menggunakan anggaran tersebut,” jelasnya.

Pemkab PPU berharap dukungan pemerintah pusat dapat terealisasi pada 2027 sehingga pembangunan rumah adat tidak berhenti pada pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

Safwana menegaskan, penyelesaian bangunan utama menjadi prioritas sebelum pemerintah mengembangkan fungsi tambahan lainnya.

Salah satu gagasan yang pernah disiapkan adalah pengembangan museum dengan konsep seperti museum di Yogyakarta. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan dan dukungan anggaran tersendiri karena berada di bawah direktorat berbeda.

Melalui penyelesaian pembangunan rumah adat, pemerintah daerah berharap tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kebudayaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat PPU.

Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan menjadi salah satu pendukung pengembangan wisata budaya di daerah.

“Pemkab PPU berupaya menghadirkan ruang kebudayaan yang tidak hanya menjadi simbol daerah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)