Disbudpar PPU Matangkan Pengembangan Wisata Mangrove Kampung Baru

Kepala Disbudpar PPU, Safwana. (Populism.id)

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan rencana pengembangan kawasan wisata mangrove Kampung Baru. Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan jembatan wisata sepanjang kurang lebih 200 meter ke arah laut untuk meningkatkan daya tarik kawasan tersebut.

Meski belum dapat direalisasikan pada tahun ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU kembali mengusulkan pembangunan tersebut agar menjadi salah satu prioritas program pada 2027.

Kepala Disbudpar PPU, Safwana, mengatakan pengembangan kawasan mangrove sebenarnya telah direncanakan sejak tahun ini dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.

Namun, proses pelaksanaan lelang yang baru dapat dilakukan pada Juli membuat waktu pengerjaan fisik tidak lagi mencukupi.

“Sebenarnya tahun ini sudah tersedia anggaran untuk pembangunan kawasan mangrove di Kampung Baru. Rencananya akan dilakukan pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 200 meter ke arah laut,” ujar Safwana saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026)

Safwana menjelaskan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesiapan waktu pelaksanaan agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak dipaksakan ketika waktu pengerjaan sudah terlalu terbatas.

Sebagai tindak lanjut, Disbudpar kini menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai dokumen teknis untuk mematangkan rencana pembangunan.

Selain pembangunan jembatan, usulan program 2027 juga mencakup pembebasan lahan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.

“Anggaran pembangunan fisik yang sebelumnya tersedia sekitar Rp1,3 miliar. Namun, karena tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini, kami berharap dukungan anggaran bisa kembali tersedia pada tahun berikutnya,” jelasnya.

Dalam pengembangan kawasan tersebut, Disbudpar PPU juga akan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai mitra pengelolaan destinasi.

Kelompok tersebut sebelumnya telah memperoleh dukungan dari Bank Dunia untuk mengembangkan sejumlah fasilitas penunjang wisata, seperti spot swafoto dan toilet umum.

Fasilitas yang telah tersedia diharapkan menjadi modal awal untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik kawasan mangrove Kampung Baru.

Namun, Safwana mengakui pengembangan kawasan masih membutuhkan penataan lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan lahan di bagian depan kawasan wisata.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memasukkan pembebasan lahan sebagai salah satu bagian dari rencana pengembangan berikutnya.

Setelah persoalan lahan dan infrastruktur dapat ditangani, Disbudpar berencana mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kehadiran UMKM diharapkan dapat menambah aktivitas ekonomi di kawasan wisata, sehingga manfaat pengembangan destinasi tidak hanya dirasakan pengunjung, tetapi juga masyarakat sekitar.

Menurut Safwana, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terpadu. Infrastruktur harus didukung fasilitas penunjang, pengelolaan kawasan dan aktivitas ekonomi yang mampu membuat pengunjung tertarik untuk datang.

Melalui pembangunan jembatan, penataan lahan serta kolaborasi dengan Pokdarwis dan UMKM, kawasan mangrove Kampung Baru diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih representatif.

“Kami berharap rencana tersebut memperoleh dukungan anggaran pada 2027 sehingga pengembangan potensi wisata mangrove dapat dilanjutkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)