Populism.id, BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama, sewa aset dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK).
Hal tersebut dia ungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi II meninjau aset pemerintah di Jalan Ir Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan, Selasa (7/11/2023). Yang saat ini diketahui dimanfaatkan pihak STITEK, sebagai kampus dan laboratorium mahasiswa.
Permintaan Bakhtiar ini, bukan tanpa alasan. Ia menilai kondisi BPBD yang kantornya berada sejajar dengan Kampus STITEK sangat miris.
“Ini kan tidak masuk akal. Kita punya aset tapi disewakan ke pihak swasta sementara BPBD ini butuh tempat,” kata Bakhtiar.
Dari itu ia minta pemerintah khususnya pengelola bagian aset segera mengambil keputusan.
Mesti ada ada opsi lain, tutur politikus Nasdem ini, STITEK tetap memanfaatkan bangunan tersebut, namun BPBD harus dibangunkan gedung baru tahun depan. Tetapi jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi, Bakhtiar meminta sewa aset itu tidak diperpanjang.
“Pilihannya hanya ada 2 tadi. BPBD jangan dijadikan seperti anak tiri. Posisinya sama dengan OPD lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Bessai Berinta Dedi Rahmad Utomo mengatakan penarikan aset ini akan menganggu proses belajar para mahasiswa.
Maka dari itu ia berharap persoalan aset ini dikomunikasikan dengan baik. Dengan mempertimbangkan nasib 450 mahasiswa di STITEK.
“Kami juga punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tolong ini dipertimbangkan, kasihan anak-anak 450 orang ini,” ungkapnya.
Menanggapi itu Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretariat Daerah, Santy mengaku belum bisa memutuskan.
Ia menjelaskan, pemerintah akan membuka ruang musyawarah agar keputusan yang diambil sebagai solusi terbaik.
“Nunggu hasil musyawarah dulu, dan itu akan dilakukan dalam waktu dekat,” bebernya.
Sementara usulan pembangunan gedung baru untuk BPDB sudah pernah diusulkan, tetapi kembali lagi ia tidak dapat memastikan, apakah dilaksanakan tahun depan atau tidak.
“Yang tahu pasti adalah bidang anggaran atau Bapelitbang,” pungkasnya. (Adv)
(Royen-Populismedia)
