Krisis lahan pemakaman di Bontang makin nyata. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris melihat hal itu sebagai masalah yang perlu ditangani segera dengan membebaskan lahan baru.
Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam meminta perselisihan soal pengelolaan SPBN Tanjung Limua harus diselesaikan untuk kepentingan nelayan.
Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai pembangunan rumah singgah di Samarinda sangat penting, untuk keperluan warga yang berobat.
Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menyayangkan rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Unsur pimpinan DPRD Bontang sepakat mengusulkan kenaikan insentif bagi setiap ketua RT.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin kerjasama dengan Pupuk Kaltim dalam mengelola kawasan konservasi laut di Kota Bontang. Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dilaksanakan di Kantor DKP Provinsi Kaltim, Senin (8/5/2023) pagi.
Keberhasilan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam pengembangan program Creating Shared Value (CSV) Keramba Jaring Apung (KJA) bagi nelayan Bontang, menarik perhatian sejumlah pihak untuk diadopsi sesuai tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai keputusan pemerintah menarik tong sampah, dari pinggir jalan terlalu dipaksakan dan mengundang masalah baru.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal meminta Pemerintah Kota Bontang tidak berdiam melihat masalah dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Tanjung Limau.
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendukung wacana pembangunan gudang pangan di Bontang lestari. Rencananya, pelaksanaan pembangunan diproyeksikan dalam APBD 2024 mendatang.