Populism.id, Bontang – Kekecewaan disuarakan Komite Peduli Kebijakan Publik (KPKP) dan perwakilan ketua RT, terkait penanganan banjir di Kota Bontang.
Pertemuan antara perwakilan KPKP dan Forum RT berlangsung pada Senin (6/6) lalu, di ruangan Wali Kota Basri Rase di Bontang Lestari.
Sekretaris Jendral KPKP Bambang Suryanto mengatakan, ada dua hal yang menjadi sorotan mereka yang disampaikan langsung ke Wali Kota.
Pertama materi, kata Bambang, rerata keluhan warga adalah kerusakan perlengkapan rumah tangga. Kedua, persoalan penanganan banjir yang belum menunjukkan progres apapun.
“Bagaimana tidak resah kalau Pemkot Bontang masih minim memberikan aksi nyata program penanganan banjir. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan,” kata Bambang Suryanto saat dikonfirmasi awak media, Rabu (8/6/2022).
Bahkan Bambang menilai, masyarakat tidak lagi percaya dengan kerja pemerintah dalam menyelesaikan banjir. Dimana masyarakat akhinya secara swadaya melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase.
“Ini bentuk keresahan warga. Jadi, kita tidak bisa membiarkan masyarakat bergerak sendiri padahal mereka punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermukim,” sambungnya.
Maka dorongannya pemerintah memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat membuat serapan air menjadi maksimal. Kemudian program penurapan yang sesuai kebutuhan. Serta, normalisasi sungai yang berkelanjutan.
Tercatat saja, sedimentasi ketebalannya mencapai 1 meter lebih. Belum lagi saat daya tampung yang membuat air tidak bisa maksimal.
Selanjutnya, ada kewajiban tanggung jawab sosial dari perusahaan yang juga harus berpartisipasi dalam penanganan banjir. Paling tidak anggaran CSR kedepannya bisa dialokasikan.
“Itu catatan untuk Pemkot Bontang yang harus segera ditangani. Perusahaan juga harus terlibat dalam penanganan banjir,” pungkasnya. (Iwan/Pm)
