Populism.id, BONTANG – Rancangan Peraturan Daerah tentang Mitigasi Bencana Banjir yang merupakan produk aturan insiatif DPRD Bontang akhirnya memasuki tahap akhir.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan Perda tersebut saat ini sudah memasuki proses harmonisasi di Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia yakin Raperda yang berisikan 5 bab dengan 14 pasal tersebut bisa disahkan dalam waktu dekat. Menurutnya dengan adanya aturan tersebut, baik pemerintah dan DPRD akan lebih terarah dalam menentukan kebijakan penentasan persoalan banjir yang selama ini menjadi momok.
“Alhamdulillah bisa diselesaikan Raperda ini. Tinggal harmonisasi dan diparipurnakan,” kata Amir saat dihubungi awak media, Kamis (18/7/2024).
Diungkapkan Amir, proses pembentukan Raperda ini berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Ada beberapa pasal yang sempat menjadi perdebatan. Misalnya soal pembiayaan yang ada di BAB V, pasal 14.
“Poinya pembiayaan untuk penanganan banjir diwajibkan 10 persen dari APBD Kota Bontang,” tuturnya.
Kata dia, di rapat finalisasi Raperda Mitigasi Bencana Banjir. Disepakati ada penambahan tiga ayat pada BAB V di pasal 14.
Ayat pertama, pembiayaan mitigasi bencana banjir wajib dianggarkan dalam setiap penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total paling sedikit 10 persen yang terbagi dalam satu periode masa jabatan Wali Kota Bontang.
Terakhir, besaran persentase pada ayat (2) merupakan jumlah kumulatif dalam satu periode jabatan Wali Kota Bontang.
“Ada bahasa paling sedikit. Artinya anggaran untuk penanganan banjir bisa ditambahkan kalau APBD meningkat kedepannya,” kata Amir Tosina. (Adv) (Royen-Populism.id)
