Populism.id, BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase curiga persoalan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).
Menurutnya, dari pengalaman memimpin Badan Narkotika Kota. Selain Disdamkartan, ada dua dinas yang patut ‘dipelototin’ terkait masalah tersebut. Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud Basri adalah Satpol-PP dan BPDB.
“Semua OPD perlu mendapat perhatian, namun, yang saya curigai masih ada di Satpol-PP dan BPBD,” ungkap dia kepada wartawan saat ditemui seusai meresmikan Ace Hardware, Rabu pagi (24/5/2023).
Dari itu, Basri mendorong agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang untuk memonitor gerak-gerik dari ASN, atau tenaga honorer yang berada di sana.
Disinggung soal penegakkan sanksi 4 oknum ASN Disdamkartan yang kedapatan positif narkoba. Basri mengaku keputusan ada di Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pemkot Bontang tidak bisa menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada mereka yang kedapatan narkoba. Hanya saja sebagai pembina ASN, Basri ingin seluruh PNS, PPPK, dan Tenaga Honorer berhenti berurusan dengan narkoba.
Sedangkan, mereka yang ingin berhenti bisa datang ke balai rehabilitas di BNNK Bontang.
Jangan sampai menunggu adanya program deteksi dini. Yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap karier pekerjaan mereka.
“Jelas untuk memberantas narkoba di kalangan pemerintah ini harus bersama-sama. Oknum juga harus sadar dsn berhenti memakai narkoba,” pungkasnya.
