Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menyoroti lambatnya distribusi ambulans ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa akses cepat ke layanan medis sangat penting, terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan.
Yusri Yusuf bertekad memperjuangkan legalitas lahan untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil 1, jika ia terpilih bergabung dengan Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim).
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Ia menegaskan praktik ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka stunting di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menekankan pentingnya pemahaman terhadap kode etik bagi seluruh anggota DPRD, terutama bagi mereka yang baru dilantik. Ia menegaskan, kode etik adalah pedoman yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas lembaga dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, Sayid Anjas, menegaskan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengupayakan serapan anggaran APBD 2024 secara maksimal meskipun menghadapi kendala cuaca ekstrem.
DPRD Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk memastikan sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) dapat selesai tepat waktu dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp270 miliar.
Keberadaan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran di Kelurahan Loktuan menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. Ia menilai lokasi pos saat ini kurang mendukung kelancaran respons darurat.
Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Kutai Timur, Jainuddin, menegaskan bahwa program “KITA BISA” akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di DPRD. Program yang mengedepankan nilai Kinerja, Integritas, dan Akuntabilitas ini diluncurkan pada Senin (4/11/2024) di Gedung DPRD Kutim.
DPRD Kutai Timur mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk penambahan dokter spesialis dan Rumah Sakit Pratama di wilayah terpencil seperti Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen.
Sebagai bagian dari fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Julfansyah, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna memastikan kelancaran pembangunan di Kutim.