Populism.id, BONTANG – Kebutuhan dan solar subsidi bagi nelayan di Kota Bontang menjadi isu yang disuarakan Wali Kota Bontang Basri Rase saat bertemu dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Syirajuddin, Selasa (28/5/2024).
Pertemuan pejabat daerah ini bersamaan dengan momentum peresmian Tempat Pelelangan Ikan, Tanjung Limau, yang juga turut dihadari Wakil Wali Kota Najirah, Sekda Aji Erlynawati dan Kadis Kelautan dan Perikanan Irhan Hukmaidy.
Basri mengatakan stok BBM jenis solar subsidi di Kota Bontang khusus untuk nelayan masih jauh dari cukup. Pasalnya, fakta dilapangan bahan bakar yang sudah ditentukan jumlahnya ini juga dinikmati oleh nelayan dari luar daerah, yang datang untuk membongkar hasil tangkapan mereka.
Kondisi itu, menurut Basri sulit diacuhkan. Keberadaan nelayan dari luar sangat membantu ketersediaan konsumsi masyarakat Bontang dan Kaltim secara menyeluruh. “Kita harus akui, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya ke nelayan lokal untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kaltim, dan bagaimana pun harus kita akomodir (kebutuhan BBM),” kata Basri.
Selain BBM, Basri juga mendorong Pemprov untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan di Bontang.
Hal itu dibutuhkan, agar pelayanan perizinan operasional lebih mudah dijangkau para nelayan. “Nelayan kami mau ngurus izin harus ke Provinsi. Kalau ada UPTD cukup disini, kan lebih mudah,” ungkap Basri.
Menanggapi itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin mengatakan, kebutuhan UPTD di Bontang memang sangat diperlukan, untuk menunjang visi ketahanan pangan khususnya pada sektor perikanan.
Maka dari itu, ia berjanji akan mengupayakan mempercepat pembentukan UPTD, berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Agar nelayan tidak lagi perlu repot ke Provinsi hanya untuk memperpanjang izin operasional. “Ini masukan penting, dan kami akan segera lanjuti. Karena ini sifatnya mendesak,” kata Syirajuddin.
Namun ia juga meminta Pemkot Bontang untuk mengumpulkan data potensi perikanan, sebagai bahan untuk mendukung pembentukan UPTD nantinya. Terkait BBM nelayan, Syirajuddin mengatakan persoalan ini memang menjadi masalah hampir semua daerah.
Untuk mengurus penambahan kouta, Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sector perlu mencatat berapa jumlah dibutuhkan untuk kemudian diusulkan.
“Kita tidak bisa hanya omon-omon saja, perlu ada tindakan nyata. Pak Irhan sebagai penanggung jawab saya minta untuk mencari cara, berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menambah kebutuhan BBM nelayan di Bontang,” pungkasnya. (Adv/Royen-Populism.id)
