Populism.id, Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengkritisi rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kutai Timur (Kutim) 2024. Hingga triwulan ketiga, penyerapan anggaran hanya mencapai 29,47 persen dari total Rp14 triliun.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya serapan anggaran masih jauh dari optimal,” ujar Faizal saat ditemui belum lama ini.
APBD Kutim awalnya hanya Rp9,1 triliun, namun meningkat signifikan menjadi Rp14 triliun dalam APBD Perubahan. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan perpajakan usaha batu bara dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit.
“Ini kali pertama Kutim menerima DBH dari sawit. Sayangnya, meski anggaran bertambah, realisasinya masih sangat rendah,” tambah Faizal.
Rendahnya serapan anggaran ini juga mencerminkan lemahnya pengelolaan, meski Pemkab telah mengadakan empat Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sepanjang tahun.
Target 75 Persen Diragukan
Dalam rapat terakhir bulan Oktober, serapan anggaran baru mencapai 29,47 persen. Angka ini jauh dari target 75 persen yang diharapkan.
“Pada April, serapan baru 8,2 persen, kemudian naik menjadi 20,58 persen di Juli. Tapi hingga Oktober, progresnya hanya sedikit membaik. Waktu dua bulan ini terlalu sempit untuk mengejar sisa anggaran,” kata Faizal.
Ia juga menyoroti potensi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang akan kembali besar seperti tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp1,7 triliun.
“Saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Kutim untuk memperbaiki pengelolaan anggaran,” tutup Faizal. (ADV/Ryn)
