Prayunita Utami, anggota DPRD Kutai Timur dari Partai NasDem, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kutim. Ia menegaskan bahwa peran perempuan dalam politik kini semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menyoroti buruknya kondisi akses jalan di Kecamatan Muara Bengkal dan Batu Ampar yang hingga kini masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
Harga pupuk yang terus meroket menjadi ancaman serius bagi produktivitas petani di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Joni, menegaskan bahwa masalah ini mendominasi aspirasi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, menyoroti persoalan kekurangan pegawai yang melanda berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim.
Masalah blank spot atau keterbatasan akses sinyal komunikasi masih menjadi hambatan besar bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Anggota DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemda yang telah memberikan berbagai bantuan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan di Kutim.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya implementasi program-program prioritas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Prayunita Utami, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru di Kutim untuk menghadapi perkembangan kurikulum yang terus berubah.
Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur (Kutim) mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang bertujuan mewujudkan visi “Kutim Hebat 2045”. , Selasa (26/11/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemkab telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.