PENAJAM – Jarak geografis masih menjadi persoalan serius dalam pemerataan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bagi masyarakat pesisir, mengurus dokumen administrasi kependudukan ke pusat pemerintahan bukan perkara sederhana. Selain membutuhkan waktu, warga harus menyiapkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
Kondisi itu dialami masyarakat Kelurahan Jenebora. Untuk mengurus dokumen kependudukan ke Penajam, warga bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp500 ribu. Besarnya pengeluaran tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menunda pengurusan administrasi kependudukan.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Andi Bachtiar Latief mengatakan kehadiran pelayanan jemput bola ini telah disambut antusias oleh masyarakat, di Kantor Kelurahan Jenebora, Kamis (12/11/2026).
Sejak pagi, warga mulai mendatangi kantor kelurahan untuk memanfaatkan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pengurusan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk). Pelayanan tersebut dikoordinasikan
Bagi masyarakat setempat, pelayanan tersebut bukan sekadar mempermudah urusan administrasi. “Kehadiran petugas langsung di wilayah mereka dapat mengurangi beban ekonomi yang selama ini harus ditanggung ketika mengakses pelayanan di pusat kabupaten,” kata Andi Bachtiar Latief saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).
Sementara itu, Lurah Jenebora, Hasri Tausik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua setelah pelayanan sebelumnya belum mampu menjangkau seluruh masyarakat.
Pada kegiatan pertama, pelayanan digabungkan untuk tiga wilayah sekaligus, yakni Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango. Namun, keterbatasan waktu membuat masih banyak warga yang belum terlayani.
Menurutnya, akses menuju Penajam menjadi tantangan tersendiri. Warga harus menggunakan speedboat dengan biaya relatif mahal, menunggu kapal reguler, atau menempuh perjalanan darat memutar selama dua hingga tiga jam.
“Warga kami sangat terbantu. Jika harus ke Penajam untuk mengurus dokumen, biaya sewa speedboat dan transportasi lainnya bisa mencapai Rp500 ribu, itu pun dengan catatan urusannya selesai dalam sehari. Mengingat banyak warga kami yang kurang mampu, mereka terus menanyakan ke kelurahan kapan petugas Disdukcapil turun lagi,” jelasnya.
Antusiasme juga dirasakan masyarakat. Rosma, warga RT 02 Jenebora, mengaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Penajam.
“Mumpung petugasnya datang langsung ke Jenebora, kami segera mengurus Adminduk sekarang. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke Penajam dan keluar biaya besar,” ujarnya.
Selain pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan tersebut juga berkaitan dengan percepatan aktivasi IKD sebagai bagian dari persiapan akses program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Namun, digitalisasi pelayanan masih menghadapi persoalan lain. Ketua RT 08 Jenebora, Destriani, menyebut banyak warga lanjut usia belum memiliki telepon pintar dan kesulitan mengoperasikan teknologi digital.
“Mayoritas warga di sini sudah berusia lanjut. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mengoperasikan ponsel pintar, bahkan tidak memilikinya sama sekali. Oleh karena itu, pendampingan pendaftaran IKD maupun Perlinsos sangat krusial agar hak warga tetap terpenuhi,” tuturnya.
Dalam pelayanan tersebut, Disdukcapil menangani kebutuhan administrasi dan aktivasi IKD, sedangkan Diskominfo mendukung penyebarluasan informasi serta infrastruktur jaringan internet.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pelayanan publik tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di wilayah pesisir memiliki akses perangkat, jaringan, dan pendampingan agar transformasi digital tidak justru menciptakan kesenjangan baru. (ADV/DiskominfoPPU)
