PENAJAM – Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) lebih aktif mencari sumber pendanaan alternatif, mulai dari perbankan, aspirasi DPRD, hingga bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Kepala Disbudpar PPU, Safwana, mengatakan sebagian besar objek wisata di daerah tersebut berada di atas tanah milik masyarakat dan dikelola oleh kelompok masyarakat, bukan pemerintah daerah.
Kondisi itu membuat pengembangan destinasi wisata membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama Pokdarwis yang menjadi penggerak pengelolaan di tingkat lokal.
“Kami terus mendorong Pokdarwis untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing. Mereka bisa mencari dukungan dari berbagai sumber, seperti perbankan, Bank Indonesia, aspirasi anggota DPRD melalui pokir, maupun bantuan CSR,” ujar Safwana saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia mencontohkan pengembangan kawasan wisata Nipah-Nipah yang mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Selain itu, terdapat sejumlah pengembangan objek wisata yang memperoleh bantuan melalui aspirasi anggota DPRD.
Dukungan sektor perusahaan juga pernah dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata. Sekitar dua tahun lalu, PLN memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di wilayah Kecamatan Sepaku.
Sementara itu, beberapa kawasan wisata di Sepaku juga memperoleh dukungan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Menurut Safwana, berbagai sumber pendanaan tersebut dapat menjadi alternatif bagi Pokdarwis untuk meningkatkan fasilitas maupun mengembangkan daya tarik destinasi wisata.
Pasalnya, kemampuan anggaran perangkat daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak seluruh kebutuhan pengembangan objek wisata dapat dibiayai melalui APBD.
“Pagu anggaran di masing-masing perangkat daerah juga terbatas. Karena itu, kami mendorong kelompok masyarakat tidak hanya bergantung pada anggaran dinas,” jelasnya.
Selain mencari dukungan pembiayaan, Pokdarwis juga diminta aktif menyampaikan usulan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun aspirasi anggota DPRD.
Safwana menilai, pengembangan wisata juga harus dimulai dengan pemetaan potensi lokal. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang bisa diangkat menjadi daya tarik kunjungan apabila dikelola dan dipromosikan secara tepat.
Salah satu potensi yang disebutnya adalah kawasan persawahan di Kecamatan Babulu. Kawasan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis pertanian atau agrowisata.
“Pokdarwis harus aktif memetakan potensi di daerahnya masing-masing. Misalnya, kawasan persawahan di Babulu yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata,” katanya.
Ia juga mendorong kelompok masyarakat menyusun kegiatan yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Promosi melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi sekaligus menjangkau calon pengunjung lebih luas.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengelola objek wisata, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata di wilayahnya,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)
