PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mendorong perubahan pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut diminta tidak lagi memandang CSR sebatas pemberian bantuan kepada masyarakat, melainkan sebagai bagian dari kewajiban yang harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Rapat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan 39 perusahaan yang berdomisili di PPU. Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, serta organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Tohar menilai, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah harus dilakukan melalui perencanaan yang jelas. Karena itu, anggaran CSR semestinya telah diperhitungkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), bukan baru disiapkan ketika muncul permintaan bantuan dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan,” ujar Tohar.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Sebab, tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, kontribusi perusahaan juga harus memiliki arah yang jelas. Program CSR yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi tidak menjawab persoalan prioritas masyarakat. Karena itu, Pemkab PPU ingin menyelaraskan program perusahaan dengan agenda pembangunan daerah.
Untuk perencanaan 2027, pemerintah telah menyampaikan daftar panjang atau long list kebutuhan pembangunan kepada perusahaan. Daftar tersebut selanjutnya akan dibahas dan disaring menjadi daftar prioritas atau short list.
Melalui mekanisme itu, masing-masing perusahaan diharapkan dapat memilih program sesuai kapasitas anggaran dan bidang usaha, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum TJSL PPU, Abdul Rasyid, meminta perusahaan memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang komunikasi dan pertanggungjawaban.
Ia menegaskan, keberadaan forum tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi maupun kegiatan seremonial. Setiap perusahaan perlu menyampaikan program yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan berikutnya.
“Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Moment ini harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR,” tegas Abdul Rasyid. (ADV/DiskominfoPPU)
