PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan skema penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Program pendidikan tersebut akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan pihaknya akan mengambil peran dalam proses pendataan calon penerima manfaat. Sementara mekanisme teknis penerimaan peserta didik akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan.
Menurutnya, pembagian tugas antarp perangkat daerah diperlukan agar proses penjaringan berjalan sesuai ketentuan dan tidak salah sasaran.
“Dinas Sosial akan berperan mengoordinasikan sekaligus terlibat langsung dalam proses pendataan. Sementara untuk teknis penerimaan siswa, kami akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,” ujar Ainie saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Ainie menjelaskan, DTSEN akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi keluarga yang berpotensi menjadi penerima manfaat. Kelompok desil 1 dan 2 menjadi sasaran utama karena merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Sebagai langkah awal, Dinsos akan melakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut.
Hasil pemetaan nantinya digunakan untuk mengidentifikasi keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan berpotensi mengikuti program Sekolah Rakyat.
Namun, proses penerimaan tidak hanya berhenti pada pencocokan data. Pemerintah daerah juga berencana memanggil orang tua calon siswa untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dan mekanisme pendidikan di Sekolah Rakyat.
Langkah sosialisasi tersebut dinilai penting agar keluarga memahami program yang akan diikuti anak-anak mereka, termasuk sistem pendidikan dan berbagai ketentuan yang berlaku.
“Setelah datanya diketahui, orang tua calon siswa akan dipanggil untuk mendapatkan penjelasan mengenai program Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Ainie menegaskan, persetujuan orang tua menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah tidak ingin keputusan menyekolahkan anak hanya didasarkan pada hasil pendataan tanpa adanya pemahaman dari keluarga penerima manfaat.
Dengan demikian, orang tua perlu mengetahui secara jelas mekanisme pendidikan dan menyatakan kesediaannya apabila anak mereka masuk dalam daftar calon peserta didik.
Meski demikian, hingga saat ini proses pendataan maupun sosialisasi kepada masyarakat belum mulai dilaksanakan.
Dinsos PPU masih memusatkan perhatian pada persiapan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat. Hal tersebut dilakukan karena keberadaan sarana pendidikan menjadi bagian penting sebelum program dapat berjalan.
“Untuk pendataan dan sosialisasi kepada calon penerima manfaat masih akan dilakukan kemudian. Saat ini perhatian kami masih tertuju pada kesiapan pembangunan fasilitas sekolah,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)














Leave a Reply