PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menjajaki langkah untuk meningkatkan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu opsi yang mulai dibahas adalah mengaitkan penyelesaian kewajiban pajak kendaraan dengan pembayaran hak-hak kepegawaian.
Gagasan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan kepatuhan aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian karena ASN seharusnya dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Terlebih, jumlah ASN di lingkungan Pemkab PPU mencapai lebih dari 6.000 orang. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Jumlah ASN di Kabupaten PPU mencapai lebih dari 6.000 orang. Berdasarkan pendataan yang sedang berjalan, ternyata masih ada ASN yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraannya,” ungkap Muhajir saat dikonfirmasi, Senin (16/11).
Untuk mengetahui tingkat kepatuhan tersebut, BKAD telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Pendataan dilakukan terhadap kendaraan milik pemerintah daerah maupun kendaraan pribadi yang digunakan ASN.
Hasil pendataan nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah aparatur yang masih memiliki kewajiban pajak belum diselesaikan.
Muhajir menyebutkan, pihaknya telah mendiskusikan kemungkinan penerapan mekanisme khusus bagi ASN yang masih menunggak pajak kendaraan. Salah satu opsi yang muncul adalah mengaitkan pembayaran kewajiban tersebut dengan pencairan hak kepegawaian.
“Apabila ditemukan ASN yang belum membayar pajak kendaraan, kami mempertimbangkan kemungkinan mengaitkannya dengan pembayaran hak-hak kepegawaiannya,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, ASN diharapkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sebelum hak-hak kepegawaiannya dibayarkan.
Namun, Muhajir menegaskan bahwa gagasan tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah.
Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama perangkat daerah dan instansi terkait, terutama untuk memastikan mekanisme pelaksanaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
“Artinya, sebelum hak-hak kepegawaian dibayarkan, kami ingin mendorong agar kewajiban pajak kendaraan yang bersangkutan terlebih dahulu diselesaikan,” katanya.
Upaya peningkatan kepatuhan pajak di kalangan ASN dinilai dapat menjadi bagian dari pembenahan internal pemerintah daerah. Sebab, aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut tetap membutuhkan kejelasan dasar hukum dan mekanisme administrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pemenuhan hak pegawai.
BKAD berharap koordinasi bersama Bapenda dan UPTD PPRD dapat menghasilkan langkah yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan sekaligus mendukung optimalisasi PAD PPU.
Hingga kini, opsi pengaitan pajak kendaraan dengan hak kepegawaian masih sebatas wacana yang sedang dikaji. (ADV/DiskominfoPPU)













Leave a Reply