Anggaran BLT Kemiskinan PPU Dipangkas Jadi Rp275 Juta, Penyaluran Tahap Kedua Baru Dilakukan Desember

Kepala Dinsos PPU, Ainie. (Populism.id)

PENAJAM – Keterbatasan ruang fiskal daerah turut memengaruhi alokasi bantuan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggaran program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Daerah (BLT-KD) tahun 2026 tercatat turun menjadi sekitar Rp275 juta, dari sebelumnya mencapai Rp300 juta.

Penyesuaian tersebut terjadi di tengah kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski mengalami pengurangan, pemerintah daerah tetap melanjutkan program bantuan bagi masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan penyaluran BLT-KD tahun ini dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, bantuan telah disalurkan sekitar Maret hingga April 2026 melalui Bankaltimtara.

Sebelum ditetapkan sebagai penerima, masyarakat terlebih dahulu menjalani proses verifikasi. Rekening penerima juga telah terdaftar di Bankaltimtara sehingga penyaluran dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan.

“Untuk BLT-KD, tahap pertama sudah diserahkan sekitar Maret atau April melalui Bankaltimtara. Penerima sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan rekening mereka sudah terdaftar sesuai penetapan penerima manfaat,” ungkap Ainie saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026)

Sementara itu, penyaluran tahap kedua atau untuk semester berikutnya direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Saat ini, Dinsos PPU masih melakukan persiapan untuk memastikan proses penyaluran dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Ainie menjelaskan, alokasi anggaran BLT-KD pada 2026 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 anggaran yang disediakan mencapai sekitar Rp300 juta, tahun ini pemerintah daerah hanya mengalokasikan sekitar Rp275 juta.

“Anggarannya sekitar Rp275 juta. Memang ada penurunan, sebelumnya sekitar Rp300 juta, sedangkan sekarang menjadi Rp275 juta,” jelasnya.

Menurutnya, berkurangnya anggaran tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi APBD. Penyesuaian belanja dilakukan karena ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

Kendati demikian, penurunan alokasi anggaran belum dapat dipastikan berdampak langsung terhadap jumlah masyarakat penerima bantuan.

Ainie mengaku belum memiliki data perbandingan penerima BLT-KD antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah jumlah penerima mengalami pengurangan atau justru bertambah.

“Untuk jumlah penerima manfaat, saya belum melihat perbandingan data tahun sebelumnya. Jadi, belum bisa memastikan apakah jumlah penerima tahun ini mengalami peningkatan atau justru berkurang,” katanya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bantuan tunai daerah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Di tengah penyesuaian anggaran, pemerintah daerah perlu memastikan bantuan tetap menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ketepatan data penerima, transparansi penyaluran, serta evaluasi dampak program menjadi hal penting agar pengurangan anggaran tidak berujung pada terabaikannya kelompok rentan.

Dengan anggaran Rp275 juta dan penyaluran tahap kedua yang dijadwalkan Desember, efektivitas program BLT-KD PPU menjadi hal yang perlu terus dievaluasi. Pemerintah juga perlu membuka data penerima secara terukur agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana bantuan tersebut menjangkau kelompok sasaran.

Hingga saat ini, Dinsos PPU belum memastikan perubahan jumlah penerima manfaat akibat penyesuaian anggaran tersebut. (ADV/DiskominfoPPU)