Pembangunan Rumah Sakit PPU Belum Bisa Dimulai, Pemkab Fokus Bereskan Dokumen Pertanggungjawaban

Bupati PPU, Mudyat Noor. (Populism.id)

PENAJAM – Rencana pembangunan rumah sakit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi di tingkat pemerintah pusat.

Meski dokumen pembangunan telah disiapkan, pemerintah daerah mengakui masih ada persoalan pertanggungjawaban administrasi yang perlu dituntaskan sebelum proyek dapat berlanjut.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui rapat bersama direktorat jenderal yang menangani pembangunan gedung dan infrastruktur.

Menurutnya, Pemkab PPU memiliki keinginan agar pembangunan rumah sakit dapat segera direalisasikan.

Namun, percepatan proyek tetap harus memperhatikan kelengkapan dokumen dan ketentuan administrasi yang berlaku.

“Kami sudah melakukan rapat dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Kemarin kami juga mengikuti rapat bersama Direktorat Jenderal yang menangani pembangunan gedung dan infrastruktur,” kata Mudyat Noor saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026)

Dia menjelaskan, salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah dokumen pertanggungjawaban dari pelaksanaan pemerintahan sebelumnya. Terdapat sejumlah dokumen yang masih membutuhkan tanda tangan kepala dinas sebelumnya sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara hati-hati.

Mudyat menegaskan pergantian pejabat tidak boleh menyebabkan proses administrasi yang telah berjalan menjadi terhambat. Pemerintah harus memastikan dokumen yang menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya tetap diselesaikan sesuai ketentuan.

“Kami tidak ingin proses administrasi tersebut terganggu atau menimbulkan persoalan akibat pergantian pejabat,” ujarnya.

Menurutnya, kelengkapan dokumen bukan sekadar persoalan formalitas. Setiap tahapan pembangunan harus memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena saat ini sudah mendekati akhir tahun. Pemerintah daerah harus memperhitungkan waktu penyelesaian dokumen, kesiapan pelaksanaan, serta tahapan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Memang pemerintah daerah ingin prosesnya berjalan cepat. Namun, karena sekarang sudah mendekati akhir tahun, ada sejumlah dokumen yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Pembangunan rumah sakit merupakan salah satu proyek yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat PPU. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan di tengah perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan daerah.

Namun, dalam pembahasan tersebut, Mudyat belum menyampaikan kepastian mengenai waktu dimulainya pembangunan. Pemerintah masih perlu menyelesaikan seluruh persyaratan sebelum proyek dapat memasuki tahapan berikutnya.

Pemkab PPU berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat terus berjalan sehingga persoalan administrasi yang masih tersisa segera diselesaikan.

Pemerintah juga perlu memastikan proses pergantian pejabat dan penyelesaian dokumen tidak saling menghambat, terutama untuk proyek yang berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan publik.

“Kami juga perlu memastikan setiap tahapan pembangunan memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan pada masa mendatang,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)