PENAJAM– Pemerataan akses air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah tantangan. Luas wilayah yang harus dijangkau serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembangunan jaringan perpipaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengakui jaringan distribusi air bersih telah tersedia di sejumlah kawasan. Namun, keberadaan infrastruktur tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, terutama permukiman yang lokasinya berjauhan.
Menurutnya, pembangunan jaringan perpipaan di PPU membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi geografis daerah yang memiliki wilayah cukup luas membuat kebutuhan infrastruktur berbeda dengan daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi.
“Wilayah PPU jauh lebih luas sehingga pembangunan jaringan perpipaan membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi, saat ini kondisi keuangan daerah juga terbatas,” kata Mudyat saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026)
Dia menjelaskan, selama ini pembangunan jaringan air bersih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan jaringan.
Pendekatan tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebab, pembangunan jaringan perpipaan tidak hanya membutuhkan pemasangan pipa utama, tetapi juga infrastruktur pendukung untuk memastikan distribusi air dapat menjangkau pelanggan.
Mudyat juga menyoroti kondisi jaringan di PPU yang sebagian masih dibangun secara terpisah berdasarkan kawasan masing-masing. Hal tersebut berbeda dengan sistem distribusi di Balikpapan dan Samarinda yang telah memiliki jaringan lebih terkoneksi.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memperluas pelayanan, termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap jaringan perpipaan terintegrasi.
“Kita akan memaksimalkan pelayanan air bersih, termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki jaringan perpipaan terintegrasi. Bagi wilayah yang sudah terkoneksi, jaringan juga akan terus diupayakan untuk ditambah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab PPU juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain yang memiliki program pembangunan infrastruktur air bersih.
Mudyat menyebut dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat menjadi alternatif pembiayaan.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan jaringan air bersih tidak seharusnya hanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dukungan lintas pemerintahan dan sektor swasta diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lebih luas.
Terlebih, perkembangan PPU sebagai daerah yang berada di sekitar kawasan IKN turut meningkatkan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Pemerataan akses air bersih menjadi pekerjaan yang membutuhkan perencanaan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya dituntut membangun jaringan baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah tersedia dapat berfungsi secara optimal.
“Kami berharap perluasan jaringan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat di kawasan yang selama ini belum terlayani dapat memperoleh akses air bersih secara lebih merata,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU)












Leave a Reply