Populism.id, BONTANG – Perusahaan Umun Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang resmi mengukuhkan direktur dan komisaris baru untuk 6 unit anak usaha, Senin (12/12/2022).
6 unit usaha tersebut meliputi PT Laut Bontang Bersinar (LBB), PT Bontang Berkah Jaya (BBJ), PT Jasa Amanah Bontang (JAB), PT Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), PT Bontang Transport, dan PT Bontang Karya Utamindo (BKU).
Direktur Perumda AUJ Bontang Abdu Rahman mengatakan dengan terbentuknya ke pengurusan baru ditubuh anak perusahaan Perumda, diharapkan mampu menelurkan inovasi baru di masing-masing bidang.
Pasalnya ia mengakui, Perumda saat ini membutuhkan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Menurutnya dari 7 unit usaha yang dimiliki hanya 2 perusahaan yang kondisinya baik yaitu LBB dan BPR.
“Sisanya itu saya bilang mati segan hidup nggak mau. makanya sekarang kita mulai jalan baru dan saya minta mereka ayo kerja,” kata Rahman kepada awak media.
Bahkan, awal dia memimpin sempat berfikir untuk membubarkan saja anak perusahaan tersebut. Namun, niat itu harus diurungkan karena terbentur aturan dan sudah masuk di nota keuangan.
Kemudian proses pembubarannya juga sulit. Kendati demikian, dirinya tetap mengamanahkan direktur dan komisaris untuk memimpin anak usaha Perumda AUJ.
“Iya yang aktif itu cuman LBB dan BPR. Saya mau bubarkan di awal itu cuman prosesnya panjang. Jadi kita hidupkan aja kembali alakadarnya,” ucapnya.
Ia mengaku, untuk menyelesaikan sengkarut persoalan hutang di Perumda AUJ butuh waktu hingga 2023.
Imbasnya Perumda AUJ masih belum bisa menargetkan deviden untuk Pemkot Bontang. Bagi para anak perusahaan juga diminta mengembangkan potensi mencari profit masing-masing.
“Kami tidak minta suntikkan modal lagi dari Pemkot. Kalau mau gajian para pengurus komisaris ataupun direktur harus berusaha cari uang sendiri,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, Perumda AUJ harus bisa bergerak cepat. Maksimalkan waktu yang ada untuk mencari keuangan secara mandiri.
“Saya tidak akan berikan suntikan modal. Jadi harus usaha mandiri,” bebernya.
Sebagai tambahan informasi satu unit usaha Perumda, yaitu Bontang Investido Karya Mandiri (BIKM) direktur dan komisarisnya gagal dilantik, lantaran secara administrasi pihak yang ditunjuk belum siap. Hal itu dikarenakan beberapa kendala teknis misalnya akta notaris yang tidak sempat diubah. Belum lagi salah satu kualifikasi yang diperlukan tidak mampu dipenuhi. (Royen/pm).
