Populism.id, BONTANG – Kegiatan Operasi Timbang mulai dilaksanakan serentak di 121 Posyandu Kota Bontang per hari ini, 9 November 2023.
Kegiatan tersebut seyogyanya adalah bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang untuk memverifikasi ulang jumlah bayi dan balita, yang dikategorikan mengalami gangguan tumbuh kembang lantaran kekurangan gizi kronis atau lebih dikenal dengan istilah stunting.
Wakil Wali Kota Najirah berpendapat pemerintah mesti merumuskan formula baru untuk, mengejar target penangan stunting sampai ke angka 14 persen tahun depan.
Salah satu strateginya adalah memulai dengan melaksanakan Operasi Timbang. Harapannya dengan kegiatan yang direncanakan berjalan selama 5 hari ke depan. Pemerintah mendapatkan angka stunting yang valid.
Dengan mengkolaborasikan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-ppgbm), dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait berapa jumlah bayi dan balita stunting di Bontang.
Selain itu, Operasi Timbang ini juga menjadi momen implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah – Real Time Report Posyandu (SIKDA RINDU), yang digarap oleh Dinas Kesehatan.
Sistem online tersebut dilakukan oleh kader Posyandu se Kota Bontang, dengan merekap berapa jumlah balita yang sudah melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan berapa besar masalah, by name by addres.
“Istilahnya ini jemput bola, pemerintah mesti lebih agresif, dengan harapan kita punya data yang valid,” kata Najirah.
Lantaran menurutnya, pemerintah tidak memiliki data pembanding dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan.
Misalnya saja, data tahun 2022 lalu prevalensi stunting di Bontang berkisar 1.156 bayi dan balita atau di angka 21 persen.
“Ini menandakan masih banyak masalah gizi terjadi pada anak-anak kita. Generasi penerus Bontang,” bebernya.
Namun demikian, pemerintah, kata Najirah, melihat data itu perlu divalidasi kembali. Walaupun ada kemungkinan jumlah stunting di Bontang malah juah lebih besar dari data yang dirilis Kementerian Kesahatan.
“Dua saja kemungkinannya naik atau turun. Tapi yang terpenting data itu valid,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah sangat memerlukan data yang valid. Agar arah program penangan stunting tepat sasaran, melihat dari sumber permasalahannya.
Karena stunting atau tengkes tidak hanya disebabkan faktor malnutrisi kronis, tetapi juga sangat terkait dengan masalah lingkungan.
“Artinya kalau data kita ada, nama dan alamat. Kita bisa melihat yang menjadi masalah, apakah soal ekonomi, lingkungan tempat tinggalnya atau masalah lain,” tuturnya.
Disini lah peran Tim Percepatan Penurunan Stunting akan dilibatkan, sambung Najirah, misalnya faktor stunting di wilayah Kelurahan Berbas Pantai disebabkan oleh masalah sanitasi yang kurang memadai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan diarahkan untuk memalukan pembenahan.
“Itu namanya intervensi spesifik. Maka data sangat penting,” terangnya. (Adv)
(Royen-Populismedia)
