Populism.id, BONTANG – Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi diklaim tercukupi. Tetapi antrean kendaraan terjadi disemua SPBU yang di Bontang.
Hal itu ungkapkan Nursalam, Anggota DPRD Bontang dari Komisi II pada rapat dengar pendapat dengan Diskop-UKMP, Pertamina, Polres Bontang, Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB), dan perwakilan SPBU, Senin (4/12/2023).
Dalam pertemuan tersebut beberapa anggota DPRD hadir mewakili masing-masing komisi, diantaranya Amir Tosina, Nursalam, Abdul Malik, Adrof Dita, Faisal, dan Sumarno. Nursalam ditunjuk memimpin rapat.
“Ini persoalan serius yang kami harapkan ada solusi dari pertemuan ini,” kata Salam membuka rapat.
Pasalnya kuota Bontang diketahui tidak terjadi kelangkaan. Dari alokasi kuota BPH Migas Solar Subsidi mencapai 17.934 kilo liter untuk solar.
Kemudian higga November realisasi 15.792 kilo liter. Jadi sisa kuota 2.142 kilo liter sampai Desember 2023. Kuota itu juga diklaim cukup hingga akhir tahun.
“Stok aman. Tapi kenapa masih ada masyarakat yang tidak dapat solar dan persoalan antrean semakin menjadi-jadi. Ini benang kusut nya kemana,” sambungnya.
Ketua PLBB Ical diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia memulai dengan keluhan yang ia dan anggota rasakan.
Ia mengaku selama ini pihaknya kesulitan mendapat BBM solar subsidi. Bahkan sudah mengambil antrean online pun baru bisa mendapat solar selama 3 hari sekali.
“Bayangkan 3 hari mengantre solar. Habis waktu. Tapi kalau tidak begitu mobil tidak jalan,” ungkapnya.
Menurutnya harus ada pembenahan yang melibatkan penegak hukum. Karena ia curiga ada penyelewengan dalam distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi ini, yang masif dan terorganisir melibatkan pihak SPBU.
“Buktinya kasus ada ditangani polisi. Permainan antara petugas SPBU dengan oknum pengetab. Ini yang perlu dibereskan,” terangnya.
Menanggapi itu Perwakilan Pertamina Patra Niaga Irfan mengaku kuota solar di Bontang bisa 40-48 kilo liter per hari dan itu tidak bisa lagi ditambah. Jumlah berdasarkan perhitungan BPH Migas.
Sementara dalam pengawasannya dilakukan dengan ketat. Setiap pembelian solar subsidi menggunakan QR My Pertamina, Fuel Card dan menunjukkan STNK. Menurutnya, sulit ada penyelewengan terkecuali ada persekongkolan jahat antara pembeli, dengan pihak SPBU.
Mesti demikian ia tidak menutup mata dengan kasus yang diungkap polisi belakangan ini. “Kalau ada yang melakukan kecurangan dari pihak SPBU, silahkan dilaporkan ke kami. Kalau di luar SPBU itu ranahnya kepolisian,”ungkapnya. (Adv)
(Royen-Populismedia)
