Bawaslu Bontang Imbau Bakal Calon Wali Kota Cuti Selama Kampanye Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Bontang Aldy Atrian. (Doc. Populismedia)

Populism.id, BONTANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang mengimbau bakal calon wali kota Basri Rase dan Najirah, untuk cuti selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bontang Aldy Atrian saat ditemui awak media, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, imbauan itu bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara yang melekat pada posisi mereka.

Aldy menjelaskan, meskipun aturan resmi mengenai kampanye dalam Pilkada 2024 belum diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengalaman pada Pemilu sebelumnya menunjukkan pejabat negara diwajibkan untuk cuti saat masa kampanye, kecuali pada akhir pekan.

“Aturan PKPU Pilkada belum terbit, tapi jika merujuk pada Pemilu kemarin, pejabat publik harus cuti saat hari kerja. Ini untuk memastikan mereka tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatan mereka untuk kepentingan pencalonan,” ujar Aldy, Rabu (28/8).

Aldy menambahkan, Bawaslu Bontang akan mengawasi dengan ketat semua bakal calon yang masih menjabat, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mencegah adanya penyalahgunaan posisi dalam kampanye.

“Kami ingin memastikan bahwa selama masa kampanye, tidak ada calon yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kami akan melakukan pencegahan dan pengawasan melalui regulasi yang ada,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Bahkan, dirinya mengingatkan pasangan calon agar mematuhi peraturan yang berlaku selama kampanye.

Apabila ada pelanggaran, tindakan administratif atau tindak pidana pemilihan bisa dikenakan.

Tak hanya itu, ia menjelaskan, agar tidak ada kampanye terselubung dalam agenda pemerintahan yang sedang berlangsung.

Dengan langkah pencegahan dan pengawasan yang ketat, Bawaslu Bontang berkomitmen untuk menjaga integritas Pilkada 2024 agar berlangsung adil dan bersih dari praktik yang merugikan.

“Kami akan mengawasi setiap agenda pemerintahan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kesempatan untuk berkampanye,” tandasnya. (*)