Populism.id, Bontang – DPRD Kota Bontang melontarkan kritik terhadap alokasi anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam APBD 2024 yang dinilai terlalu besar.
Anggaran sebesar Rp 162 miliar, atau sekitar 65 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Bontang dari Partai PDIP, Maming, menyampaikan keprihatinannya atas besarnya porsi anggaran tersebut.
Menurutnya, meskipun Bimtek penting untuk meningkatkan kapasitas, alokasinya perlu ditinjau ulang agar tidak mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Bimtek itu penting, tapi urgensinya perlu dipertimbangkan. Tidak semua kegiatan harus dilakukan, dan alokasinya harus lebih bijak. Kami mengusulkan agar anggaran Bimtek pada 2025 dibatasi,” ujar Maming saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).
Maming menambahkan bahwa alokasi anggaran sebesar itu menimbulkan kekhawatiran, terutama jika kemandirian fiskal daerah belum tercapai. Menurutnya, APBD harus difokuskan pada program-program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“DPRD meminta agar anggaran Bimtek dikurangi. Kita harus memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, Maming juga menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Ia berharap anggaran Bimtek tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kompetensi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin, ketika dimintai tanggapan, menyebutkan bahwa data realisasi PAD 2024 masih dalam proses penghitungan. Ia memastikan data terkait target pencapaian akan segera dirilis setelah finalisasi laporan.
“Datanya masih terus bergerak, nanti akan kami sampaikan jika sudah ada hasilnya,” ujar Syahruddin. (ADV/Royen)
