Populism.id, BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan menganggap pemerintah hanya buang-buang energi mengurusi buaya Riska.
Menurut politisi PAN ini, urusan Buaya Riska sudah selesai. Pasalnya, untuk membawa pulang buaya itu hanya ada dua pilihan yang ditawarkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, sebagai lembaga yang berkewenangan memberikan izin. Penangkaran atau membentuk kawasan konservasi.
Sementara, ia memperkirakan anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk dua hal tersebut pastinya tidak sedikit.
DPRD Bontang Menilai Buaya Riska tak Sebanding dengan dampak ekonomi yang digaungkan, dari sisi potensi wisata baru.
Di Bontang dulu ada kebun binatang yang di kelola PKT, dengan beragam jenis hewan.
“Tapi buktinya tidak berkembang. Dampak ekonominya, saya anggap minim,” kata Irfan, Rabu (14/11/2023).
Selain itu, Irfan mengungkapkan, Buaya Riska tidak akan semenarik saat berada di alam liar. Meski pilihannya adalah kawasan konservasi.
Lantaran dalam penjelasan BKSDA, kemarin, saat rapat dengar pendapat di kantor DPRD, bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Lukman, Camat Guntung Zainuddin, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Taman Nasional Kutai, diungkapkan tidak diperkenankan lagi ada bentuk peragaan ektrem seperti, mencium atau memuluk buaya.
Padahal itulah yang menarik banyak wisatawan untuk datang melihat.
“Kalau masalah ini bisa diselesaikan disana (Balikpapan), ya sudah tidak usah lagi dibawa kesini (Bontang),” pungkasnya. (Adv)
(Royen-Populismedia)
