Populism.id, Bontang – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Target utama mereka adalah memastikan seluruh proyek tersebut rampung dalam waktu dua bulan.
Ketua Komisi C, Alfin Rausan Fikry, menekankan hal ini dalam rapat kerja perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang digelar Senin (21/10/2024).
Ia menyebut rapat tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran pembangunan.
“Kami harap Dinas PUPR dapat memaparkan kendala yang dihadapi. Komisi C siap mencari solusi bersama agar target dua bulan bisa tercapai,” ujar Alfin.
Menurutnya, proyek infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bontang, sehingga penting untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.
“Infrastruktur adalah fondasi kesejahteraan. Kami tidak bisa membiarkan proyek terhambat tanpa solusi,” tegas Alfin.
Dalam rapat ini, Dinas PUPR diminta memberikan laporan terkait progres proyek serta kendala yang dialami, baik secara teknis maupun administratif. Alfin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan OPD agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat.
“Jika ada hambatan, mari kita diskusikan di Komisi C. Kami berharap semua proyek selesai sesuai target tanpa penundaan,” tambahnya.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Bontang ini dihadiri enam anggota Komisi C, yakni Alfin Rausan Fikry, Muhammad Sahib, Joni Alla Padang, Sem Nalpa Mario Guling, Sumardi, dan Bonnie Sukardi. Mereka mendengarkan paparan dari Dinas PUPR mengenai progres proyek serta rencana kerja ke depan. (ADV/Royen)
