Populism.id, BONTANG,- Puluhan massa aksi May Day melakukan demontrasi di Simpang Tiga Ramayana Bontang, Senin (1/5/2023). Mereka menyampaikan sejumlah catatan penting dalam orasinya.
Perwakilan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Ibrahim mengaku ada 4 tuntutan yang menjadi catatan. Pertama soal pencabutan UU Cipta Kerja. Kedua, Serapan Tenaga Kerja yang harus lebih menekankan pekerja lokal, ketiga soal Kota Industri yang ramah terhadap buruh.Â
Terakhir, menagih janji Pemkot Bontang dalah hal penanganan banjir. Apalagi, pada 2022 lalu ada MoU soal penanganan yang belum terakomodir sampai saat ini.Â
Menurutnya, banyak warga yang bermukim di daerah rawan banjir masih khawatir saat intensitas hujan cukup tinggi, karena membuat wilayah terendam banjir.
Kemudian, aktivitas keseharian warga menjadi terganggu.
“Semua tuntutan lahir dari kesepakatan antara mahasiswa dan serikat buruh. Diharapkan Pemkot Bontang bisa lebih cepat merealisasikan tuntutan para peserta aksi,” kata Ibrahim.
Sementara itu, Orator aksi perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSKEP) Bontang Supri menuturkan, sejauh ini hak buruh masih kurang dapat perhatian.
Menurutnya, upah yang murah, jaminan kesehatan, dan kepastian status pekerja masih sangat belum bisa menguntungkan buruh.
Bahkan, lahirnya Omnibus Law khusus UU Cipta Nomor 6/2023 sangat merugikan buruh. Aturan itu justru mengebiri seluruh hak-hak buruh.
Mulai dari skema pengupahan, status kerja, dan upah murah. Banyak sekali perusahaan abai dengan berlindung dengan status kerja outsourcing.
“Bontang sebagai kota industri masih memiliki banyak persoalan. Apalagi soal status kerja harian. Bahkan yang statusnya PKWTT atau pekerja tetap,” tandasnya. (Royen/PM)
