BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan etika jurnalistik dalam menghadapi tantangan media modern. Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa (Musdaprovlub) Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim 2025 di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10).
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim Syarifah Alawiyah, serta pimpinan perusahaan pers anggota SPS Kaltim. Dalam forum tersebut, Seno menyoroti peran penting pers lokal sebagai pilar demokrasi dan penyampai informasi yang akurat di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, insan pers di Kaltim telah menunjukkan kemajuan dengan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. Mulai dari keberadaan disclaimer, penerapan standar wawancara, penulisan, hingga kontrol editorial yang ketat sebelum berita dipublikasikan. “Masa depan pers Kaltim bertumpu pada dua hal utama: kebebasan dan etika,” tegasnya.
Etika dan Kontrol Informasi
Seno menekankan, kebebasan pers sudah dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, kebebasan itu harus berjalan seiring dengan etika jurnalistik. Dalam era media sosial, banyak informasi yang muncul tanpa kontrol redaksi, bahkan memicu provokasi akibat hoaks dan komentar anonim. “Etika sangat krusial dalam proses peliputan. Tanpa itu, kebebasan justru bisa menjadi blunder,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus misinformasi terkait pernyataannya soal pendopo masyarakat Jawa. Pernyataannya disalahartikan, lalu disebarkan buzzer hingga memicu polemik. “Untungnya segera kami klarifikasi. Ini bukti pentingnya kontrol dan etika,” ungkapnya.
Peran SPS dan Literasi Media
Dalam konteks ini, SPS memiliki peran penting menjaga roda organisasi pers tetap berjalan sesuai koridor. Pemerintah melalui Diskominfo siap bersinergi memberikan literasi media agar masyarakat dapat membedakan berita valid dan hoaks. “Peran jurnalis dan masyarakat sangat penting untuk meluruskan informasi,” kata Seno.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kompetensi jurnalis. Banyak pertanyaan saat wawancara yang tidak memahami konteks kebijakan. Misalnya, masih ada jurnalis yang belum mengetahui makna B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). “Pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Tantangan Literasi dan Inovasi
Pemerintah Provinsi menyoroti menurunnya minat baca masyarakat, terutama generasi muda. Banyak pembaca hanya menelan judul tanpa memahami isi berita. Judul sensasional sering disebarkan tanpa verifikasi, memicu opini keliru. SPS didorong untuk berinovasi memanfaatkan teknologi dan data analitik agar mampu bersaing dengan platform digital.
“Dengan usia mendekati 80 tahun, SPS punya fondasi kuat dalam menjaga kebebasan dan etika pers. Kami apresiasi kontribusi seluruh pengurus dan anggota SPS Kaltim,” ujar Seno menutup sambutan.
Musdaprovlub SPS 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi perusahaan pers Kaltim dalam menghadapi tantangan industri media digital dengan tetap menjaga marwah jurnalisme yang profesional dan beretika. (*)
