Jakarta – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni terus menunjukkan komitmennya memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pengurus APEKSI dari berbagai kota di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pejabat terkait.
Adapun agenda utama membahas Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini menjadi tumpuan fiskal banyak pemerintah kota, di Ruang Rapat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia meminta, Kemendagri mendukung penolakan terhadap kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran mendatang.
Menurutnya, kondisi keuangan Kota Bontang yang sangat bergantung pada dana transfer pusat. Apalagi, kebijakan pemangkasan akan berdampak langsung pada jalannya pembangunan di berbagai sektor vital.
“Kami sangat berharap dana transfer bisa kembali utuh. Pada tahun 2026 nanti banyak program pembangunan yang harus kami jalankan, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan SDM,” katanya.
Tak hanya itu, ia menuturkan, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Walaupun ada penambahan, angkanya masih jauh dari harapan. Karena itu, kami harus menyesuaikan APBD dengan kondisi nyata di lapangan,” terangnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah pusat memang menambah Rp 43 triliun untuk transfer ke daerah.
Maka, total pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp693 triliun, naik dari Rp650 triliun pada tahun sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih di bawah alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp919 triliun.
Dikesempatan yang sama, Wakil Mendagri Bima Arya turut menegaskan agar kebijakan pengurangan transfer tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Standar pelayanan minimal harus tetap terjaga, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, bakal menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait agar pembangunan tetap berjalan.
Dari penjelasan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyambut baik arahan tersebut dan berharap pemerintah pusat terus memperhatikan aspirasi daerah.
Menurutnya, komunikasi yang konstruktif antara pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan fiskal nasional.
“Kami di daerah selalu siap menjalankan kebijakan pusat, namun tentu dibutuhkan dukungan anggaran yang sepadan dengan tantangan pembangunan yang kami hadapi,” tandasnya. (Adv/Royen)
