Populism.id, Bontang – Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Samad semakin getol menyuarakan kondisi banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Pemerintah didesak mencari solusi aga penanganan bencana tersebut bisa maksimal.
Menurut Samad, pemerintah harus lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya membenahi infrastruktur jalan menuju Bontang Kuala tidak bisa menggunakan anggaran APBD. “Terkendala aturan, jalan disana itu masuk kewenangan provinsi,” ungkapnya, Rabu (17 Juli 2024).
Sementara kondisinya, ketika air laut naik atau banjir rob akses masyarakat terputus,
Ia pun bersyukur pada anggaran perubahan tahun ini, Pemerintah Kota Bontang menganggarkan Rp 600 juta untuk perbaikan trotoar yang menjadi jalur alternatif masyarakat.
Namun demikian, langkah lebih konkret perlu diambil. Bontang Kuala adalah ikon Bontang yang patut diberikan perhatian penuh,
Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase dalam kesempatan wawancara awak media mengatakan persoalan banjir rob menjadi salah satu prioritasnya. Saat ini tengah dipersiapkan kajian dengan mengandeng akdemisi.
Ia menarget penanganan banjir rob ini bisa di mulai di tahun 2025. “Kalau tahun ini hanya yang kecil-kecil, seperti perbaikan trotoar. Untuk penanganan menyeluruh perlu kajian dan anggaran besar. Ini kita upayakan bisa selesai kajiannya segera, dan 2025 bisa dimulai penanganannya,” ungkap Basri. (Adv) (Royen-Populism.id)
