PENAJAM – Dinas Sosial Penajam Paser Utara (Dinsos PPU) terus meningkatkan pelayanan terhadap kelompok masyarakat rentan. Sepanjang 2026, tercatat sekitar 43 kasus penanganan orang terlantar yang meliputi orang terlantar, lanjut usia (lansia) terlantar, anak terlantar hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan pihaknya selalu merespons laporan masyarakat mengenai keberadaan orang terlantar di wilayah PPU. Informasi biasanya disampaikan melalui pemerintah desa maupun kelurahan. Setelah menerima laporan, petugas akan turun ke lokasi untuk melakukan penjemputan sekaligus asesmen guna mengetahui kondisi orang yang bersangkutan.
“Setiap ada laporan orang terlantar, kami siap melakukan penanganan. Informasi biasanya berasal dari pemerintah desa atau kelurahan,” ujar Ainie saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026)
Menurutnya, asesmen diperlukan untuk memastikan identitas, kondisi sosial serta keberadaan keluarga yang dapat memberikan pendampingan.
Apabila orang terlantar diketahui berasal dari luar daerah, Dinsos PPU akan berkoordinasi dengan instansi sosial di wilayah asalnya untuk membahas mekanisme pemulangan.
Ainie mencontohkan, apabila ditemukan warga terlantar yang berasal dari Surabaya, pihaknya akan menghubungi Dinas Sosial setempat untuk menyampaikan informasi keberadaan warga tersebut di PPU.
Koordinasi kemudian dilakukan untuk menentukan proses pemulangan, termasuk menyesuaikan jalur perjalanan dengan kondisi orang yang bersangkutan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dalam proses penelusuran identitas, Dinsos juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemeriksaan biometrik dapat dimanfaatkan apabila orang terlantar tidak membawa dokumen kependudukan atau kesulitan memberikan informasi mengenai identitasnya.
Melalui mekanisme tersebut, petugas dapat menelusuri identitas, daerah asal, hingga informasi keluarga dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
Selain penanganan orang terlantar, perhatian Dinsos juga diarahkan pada keberlanjutan pelayanan terhadap ODGJ.
Ainie menjelaskan, sejumlah pasien sebelumnya telah mendapatkan penanganan melalui Dinas Kesehatan maupun rumah sakit. Mereka dibawa menggunakan ambulans untuk menjalani perawatan medis sebelum dikembalikan ke lingkungan keluarga ketika kondisinya membaik.
Namun, proses pemulihan tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Pendampingan keluarga dan keteraturan konsumsi obat menjadi faktor penting untuk menjaga kondisi kesehatan pasien.
“Jangan sampai pengobatannya terputus atau terlambat karena obat sudah habis dan tidak segera diperbarui. Jika pendampingan tidak berjalan dengan baik, kondisi pasien berpotensi kembali memburuk sehingga harus dibawa lagi ke rumah sakit,” jelasnya.
Ainie menekankan pentingnya kerja sama antara keluarga, masyarakat, Dinsos, Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan.
Pemerintah daerah berharap masyarakat turut memberikan perhatian dan tidak memberikan stigma kepada ODGJ maupun kelompok terlantar lainnya.
Melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, penanganan kelompok rentan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya ketika ditemukan, tetapi juga melalui pendampingan berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing.
Dengan demikian, pelayanan sosial tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak. (ADV/DiskominfoPPU)














Leave a Reply