Populism.id, BONTANG – Profesi nelayan sangat memberi kontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan di Bontang. Namun, hingga kini mereka yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir belum mendapat perlindungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang atau kerap disapa BW saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023). Bahkan, perihal itu juga telah disampaikan dirinya dalam rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Bontang, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan kelompok nelayan, Senin (29/5)
Bw mengatakan, profesi para nelayan memiliki risiko tinggi dalam hal keselamatan, lantaran mereka bekerja di perairan laut. Sehingga, profesi ini wajib mendapat jaminan perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya melihat nelayan kita ini sangat perlu dilindungi dengan jaminan ketenagakerjaan. Karena bekerja di laut punya risiko yang lebih besar dari pada di darat,” terang BW saat dikonfirmasi, Senin (31/7)
Ia menjelaskan, dari data yang diterima, sekitar 7 ribu orang belum mendapat perlindungan kerja. Pemerintah tak perlu khawatir tentang beban anggaran untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemerintah bisa menggelontorkan APBD untuk realisasi kerjasama tersebut. Skemanya bisa meniru pola jaminan ketenagakerjaan yang saat ini telah berjalan di Kutai Kartanegara (Kukar)
Diketahui, Pemkab Kukar memasukan 10.155 nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan gratis.
Apabila para nelayan mendapat jaminan asuransi keluarga dan pemerintah juga bisa tenang. “Kalau masyarakat sejahtera, pemerintah nyenyak tidurnya begitu logikanya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Alam Bahari Bontang Megi berharap, agar DPRD Bontang dapat membantu para nelayan untuk memberikan kesejahteraan melalui BPJS ketenagakerjaan.
“Semoga DPRD Bontang bisa membantu kami para nelayan agar bisa kerjasama dengan BPJS,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sebagian nelayan telah mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan. Namun, tidak seluruh nelayan bisa untuk melanjutkan pembayaran. Bahkan ada juga yang belum mendaftarkan dirinya.
Maka, ia menunggu dari hasil rapat ini bisa sesegera mungkin dapat terealisasikan. “Mudah-mudahan bisa bisa diseriusin untuk dilaksanakan bagi kami nelayan, karena sebagian nelayan tidak sanggup membayar,” tutupnya. (Adv/DPRD)
[Iwan/populism.id]
