Populism.id, BONTANG – Anggota DPRD Bontang Fraksi PKS Abdul Malik menyoroti realisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat tak maksimal.
Berdasarkan data, realisasi penerima bansos hanya mencapai persentase 53,33 persen.
Melihat itu, dirinya pun mempertanyakan kendala yang dihadapi petugas saat melakukan pendataan administrasi. Sehingga tak semua anggaran terserap secara maksimal.
“Hampir setengah masyarakat yang membutuhkan tak menerima Bansos,” Kata Abdul Malik saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).
Ia menyarankan, seharusnya OPD terkait dapat koordinasi terlebih dahulu, apabila terjadi kendala administrasi calon penerima.
Sehingga, serapan anggaran Bansos dapat maksimal. “Harusnya Pemkot Bontang melalui dinas terkait dapat koordinasi tentang kendala dilapangan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bontang Najirah menjelaskan, ada dua OPD yang dialokasikan menggunakan anggaran tersebut.
Pertama, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM) Bontang. OPD ini menyalurkan BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember.
Dari belanja tersebut, BLT Rp 4,681 miliar, terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara dengan persentase 56,87 persen.
Kedua, Dinas Perkimtan Bontang mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
Namun, alasan anggaran tak terealisasi, karena tak ada bencana yang terjadi.
“Tidak ada bencana. Jadi anggaran yang dialokasikan tak terealisasi,” tandasnya. (Adv/DPRD)
[Royen/Populismedia]
