Unsur pimpinan DPRD Kutai Timur (Kutim) periode 2019-2024 akhirnya buka suara terkait tudingan Calon Wakil Bupati Mahyunadi yang menyalahkan mereka atas tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2024.
Fraksi Golkar DPRD Kutim menyambut baik alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp4,32 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Fraksi GAP menyoroti bahwa PAD Kutim hanya mencapai Rp 358,388 miliar, atau sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah, dan mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-XX Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (22/11/2024).
Anggota DPRD Bontang, Faisal, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk segera menuntaskan perencanaan revitalisasi Pujasera Kampung Selambai.
Meningkatnya kasus kriminalitas di sepanjang jalan menuju Kelurahan Bontang Lestari, terutama pada malam hari, mendorong anggota DPRD Bontang, Faisal, untuk menyerukan langkah cepat dari pemerintah dan aparat kepolisian.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XIX membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim untuk memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 yang baru terserap sekitar 30 persen.
Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menegaskan pentingnya pengadaan transportasi massal untuk mendukung Bontang menjadi kota metropolitan.