Populism.id, Kutai Timur – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-XX Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (22/11/2024).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua DPRD, Prayunita.
Ketua Fraksi Demokrat Pandi Widiarto mengapresiasi kinerja Pemerintah Kutim atas kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 11,151 Triliun pada APBD 2025.
Ia juga menyoroti perlunya penggalian potensi daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor-sektor ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan dengan baik,” ujar Pandi.
Fraksi Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur.
Namun, mereka mengkritik program-program yang kurang tepat sasaran, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh OPD dan program panggung hiburan yang masih kurang maksimal. Pandi juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan infrastruktur, seperti konektivitas antar desa dan kecamatan.
Fraksi Demokrat menyarankan agar pemerintah melakukan lelang dini untuk menghindari penumpukan program di akhir tahun yang berisiko menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Pemerintah harus belajar dari pengalaman pada tahun 2023 dan 2024,” kata Pandi. (ADV/Ryn)
