Bontang — Wali Kota Bontang Neni Moernaeni membuka secara resmi pelantikan Pengurusan Ikatan Almuni Universitas Hasanuddin (Ika Unhas) Perwakilan Kota Bontang Periode 2025-2029, di Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long, Bontang Utara, Kamis (7/8/2025).
Ia mengatakan, pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi amanah besar yang mengandung tanggung jawab untuk membawa organisasi alumni ke arah yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama masa kepengurusan.
“Pelantikan ini adalah mandat kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Neni Moernaeni dalam sambutannya, Kamis (7/8).
Ia menuturkan, keberadaan IKA Unhas di Bontang memiliki peran strategis sebagai jembatan antara potensi intelektual kampus dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Apalagi, keberadaannya tersebar diberbagai bidang. Mulai dari pemerintahan, industri, kesehatan, pendidikan, hukum, hingga wirausaha.
“Alumni Unhas adalah aset luar biasa.Ini potensi besar yang harus terus dikembangkan,” terangnya.
Menurut Neni, kontribusi para alumni sangat dibutuhkan untuk mendukung visi Pemkot Bontang. Yakni, menjadi kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terlebih, kepengurusan yang baru dilantik bisa mendukung misi Pemkot Bontang. Diantaranya, transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing serta transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif.
“Pemkot Bontang membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi. Mari bergandengan tangan, saling menguatkan demi kemajuan Kota Bontang yang kita cintai bersama,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ika Unhas Hainun mengatakan, setelah seremoni pelantikan ini akan melakukan penguatan intrernal terlebih dahulu.
Kemudian, menyusun program kerja yang mendukung Ika Unhas Pusat dan arah pembangunan Pemkot Bontang.
Bahkan, Ika Unhas bakal berkolaborasi dengan lembaga vertikal, Badan Udaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Program kerja yang disusun tentu lebih pro terhadap kesejahteraan masyarakat umum,” tandasnya. (Adv/Royen)
