Populism.id, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, melontarkan kritik tajam terhadap program bimbingan teknis (bimtek) yang kerap digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Ia menilai, kegiatan tersebut lebih banyak menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat signifikan bagi daerah.
“Sekarang pemerintah di mana-mana bimtek. Sepertinya ini cuma cara untuk menghabiskan uang, bukan fokus pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Julfansyah saat ditemui di Sangatta, baru-baru ini.
Menurutnya, sejumlah bimtek yang menyasar linmas (perlindungan masyarakat) hingga RT (Rukun Tetangga) justru terkesan berlebihan dan tidak memiliki dampak langsung yang jelas terhadap pelayanan publik.
Anggaran Besar, Manfaat Minim
Julfansyah mempertanyakan efektivitas program tersebut, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran daerah. Ia merasa bahwa dana yang digunakan untuk bimtek seharusnya diarahkan ke program lain yang lebih mendesak dan nyata manfaatnya.
“Pemerintah seperti bingung mau menghabiskan anggaran. Padahal, ada banyak program yang lebih penting untuk masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa banyaknya kegiatan bimtek tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Anggaran besar yang dikeluarkan untuk kegiatan seperti ini hanya terbuang percuma jika manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Julfansyah meminta Pemkab Kutim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan bimtek. Ia menginginkan agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan fokus pada program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami di DPRD ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara produktif dan bermanfaat. Jangan sampai kegiatan seperti ini hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar dana yang selama ini dialokasikan untuk bimtek dialihkan ke sektor-sektor prioritas, seperti perbaikan infrastruktur atau program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Pemerintah perlu lebih fokus. Pastikan anggaran digunakan untuk hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar menggelar kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” pungkasnya. (ADV/Ryn)
