Penajam Paser Utara – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2027.
Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp30 miliar untuk pembangunan di tiga lokasi yang telah mendapatkan penurunan kontrak.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pengerjaan KNMP saat ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada pondasi dan jalan yang menunjang tempat sandar kapal nelayan.
Setelah pekerjaan dasar tersebut rampung, pembangunan akan dilanjutkan dengan penyediaan fasilitas pendukung, termasuk tempat penyimpanan ikan dan sarana lainnya.
“Pembangunan dilakukan bertahap. Hari ini pengerjaan difokuskan pada pondasi dan jalan untuk tempat sandar kapal. Setelah itu selesai, pembangunan dilanjutkan dengan fasilitas pendukung lainnya, termasuk tempat penyimpanan ikan,” kata Mudyat Noor saat dikonfirmasi, Jumat (9/11).
Untuk pembangunan di tiga lokasi, pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp30 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan KNMP di kawasan yang telah memasuki tahapan kontrak.
Mudyat berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat pesisir.
“Kami targetkan tahun depan sudah bisa beroperasi. Kami berharap sekitar Maret fasilitas tersebut sudah dapat berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas pendukung menggunakan sistem modular yang dapat langsung dipasang. Skema tersebut diharapkan mempercepat penyediaan sarana setelah pembangunan utama selesai.
Dengan sistem modular, pemerintah berharap tidak perlu menunggu proses pembangunan seluruh fasilitas secara bersamaan untuk memulai persiapan operasional.
Namun, percepatan pembangunan fisik juga perlu diikuti kesiapan pengelolaan. Sebab, fasilitas seperti dermaga, tempat penyimpanan ikan, dan sarana pendukung lainnya membutuhkan sistem operasional yang jelas agar dapat digunakan secara berkelanjutan.
Mudyat menyebut pemerintah daerah berharap pengelolaan KNMP melibatkan masyarakat setempat, terutama kelompok nelayan di kawasan pembangunan.
“Kami berharap fasilitas tersebut nantinya dikelola masyarakat setempat, khususnya kelompok masyarakat nelayan yang berada di wilayah pembangunan. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat setempat diharapkan bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.
Terkait kesiapan lahan, Mudyat menyebut tanah yang digunakan untuk pembangunan KNMP telah diserahterimakan melalui mekanisme hibah dari masyarakat.
Keterlibatan kelompok nelayan dalam pengelolaan menjadi salah satu aspek penting agar fasilitas tidak hanya menjadi aset pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dengan target operasional pada Maret 2027, pemerintah daerah memiliki waktu untuk memastikan kesiapan pengelola, mekanisme pemanfaatan fasilitas, serta pembagian tanggung jawab antar pihak.
Mudyat berharap pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan dan seluruh fasilitas yang disiapkan benar-benar dapat digunakan oleh kelompok nelayan setempat.
“Target operasional tersebut nantinya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat apakah investasi hampir Rp30 miliar mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir PPU,” pungkasnya.(ADV/DiskominfoPPU)
