JAKARTA – Perjuangan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu isu yang mengantarkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meraih Indonesia Kita Award 2026.
Ia menerima penghargaan kategori Kepemimpinan Advokasi Nasional bagi Daerah Penghasil Sawit yang diselenggarakan Garuda TV di Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Penghargaan tersebut diberikan atas peran Mudyat dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten penghasil sawit, terutama melalui advokasi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit agar memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil.
Mudyat yang juga menjabat Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI) menyebut penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi. Ia menilai apresiasi itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pengurus AKAPSI dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kawan-kawan pengurus AKAPSI. Tahun depan, mudah-mudahan ada kenaikan DBH hampir 100 persen sehingga dapat menambah penerimaan daerah, terutama di tengah kondisi DBH yang saat ini mengalami pengurangan,” ungkap Mudyat Noor.
Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti persoalan pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas perkebunan sawit antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Menurut Mudyat, daerah yang menjadi sentra produksi sawit memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak kecil. Pemerintah daerah harus mendukung pembangunan infrastruktur, menyediakan pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan perkebunan.
Ia menilai kebijakan DBH sawit perlu memberikan ruang fiskal yang lebih memadai bagi kabupaten penghasil.
“Harapan kami, kebijakan DBH sawit ke depan semakin berpihak kepada daerah penghasil. Dengan dukungan penerimaan yang lebih baik, daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Bagi PPU, isu tersebut juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, besaran peningkatan DBH yang diharapkan masih bergantung pada kebijakan dan realisasi pemerintah pusat.
Mudyat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi AKAPSI untuk memperkuat advokasi serta komunikasi antarkabupaten penghasil sawit.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Garuda TV atas penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama Garuda TV, Fahmi M. Anwari, mengatakan Indonesia Kita Award merupakan agenda tahunan yang pada 2026 memasuki tahun kedua penyelenggaraan.
Mengusung tema “Dampak Nyata Menguatkan Indonesia”, penghargaan tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan.
Fahmi menjelaskan, ajang tersebut memberikan apresiasi kepada individu, kelompok, dan institusi yang dinilai berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan energi.
“Melalui ajang tersebut, Garuda TV memberikan apresiasi kepada individu, kelompok, dan institusi yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang,” jelasnya. (ADV/DiskominfoPPU)
