Populism.id, KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melaksanakan rapat paripurna ke-13 pada Kamis (30/11/2023) sore, dengan ketentuan sesuai kode etik jurnalistik. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua 1 dan 2 serta dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengagendakan penandatanganan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.
“Rapat paripurna ke-13 ini resmi dibuka dengan dihadiri dan ditandatangani oleh 27 anggota dewan terhormat,” ungkap Joni di hadapan peserta sidang, sesuai norma etika pemberitaan.
Sekretaris DPRD Kutim, Yuliansyah, membacakan nota pengantar Propemperda dan menjadi kesepakatan terkait agenda paripurna ke-13, dengan 33 usulan Propemperda, termasuk Raperda inisiatif pemerintah daerah dan Raperda inisiatif dewan.
“Ada 21 Propemperda inisiatif pemerintah, termasuk diantaranya Raperda layak anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah, izin usaha perkebunan, penyertaan modal bank Kaltim-tara, jasa konstruksi, lahan pertanian berkelanjutan, ketertiban umum, penetapan garis sempadan sungai, serta rencana induk pengembangan pariwisata,” terang Yuliansyah.
“Sementara dari sisi DPRD Kutim, 11 Raperda inisiatif diajukan untuk tahun 2024 mendatang. Diantaranya pencagahan dan penanggulangan HIV, perlindungan petani plasma sawit, fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren, pengelolaan pelabuhan umum, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni,” sambungnya.
Joni menyatakan bahwa Propemperda adalah instrumen perencanaan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun dan disusun berdasarkan skala prioritas. “Peraturan daerah yang diajukan merupakan produk hukum yang sangat dibutuhkan dan menyangkut masyarakat di Kutim,” tambah Joni, sesuai dengan norma kode etik pemberitaan yang berlaku. (adv)
(Royen-Populismedia)
