Populism.id, Bontang – Penanganan stunting di Bontang menjadi sorotan serius. Meskipun angka kemiskinan di kota ini tergolong rendah, penanganan stunting yang buruk pada 2023—dengan prevalensi mencapai 21,5 persen—mengungkap celah besar dalam kebijakan pemerintah.
Angka ini jauh di atas standar nasional 14 persen, menjadikan Bontang salah satu daerah terburuk dalam penanganan stunting di Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, mengkritisi pendekatan pemerintah yang dinilainya kurang komprehensif. Menurutnya, masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Stunting bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta,” tegasnya saat rapat koordinasi di Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (16/10/2024).
Yusuf menyoroti pentingnya edukasi pranikah dan kesehatan ibu hamil untuk mencegah stunting sejak dini. Ia mengusulkan pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat, LSM, dan sektor swasta memainkan peran aktif.
“Edukasi yang tepat dapat membantu mencegah stunting bahkan sebelum anak lahir,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat kerjasama dengan LSM, yang dianggap efektif dalam memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat, terutama di kalangan keluarga rentan.
“Informasi yang mudah dipahami masyarakat awam sangat penting,” tambah politisi PKB ini.
Tak hanya itu, Yusuf mendorong keterlibatan sektor swasta, termasuk perusahaan besar di Bontang, untuk mendukung program-program kesehatan masyarakat. Ia menilai sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta, sangat penting agar program ini berjalan dengan efektif,” pungkasnya. (ADV/Royen)
