BONTANG – Pemkot Bontang menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (12/6).
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, inflasi merupakan persoalan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sebagai kota industri yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, Bontang memerlukan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” kata AH -sapaan akrabnya- saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Ia menjelaskan, upaya pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menjaga sumber penghasilan masyarakat, baik yang bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta.
Bahkan, pemerintah terus memperluas jalur perdagangan dan distribusi barang selain dari Surabaya guna menjamin kelancaran pasokan serta menjaga kestabilan harga di Bontang.
Menurutnya, rapat HLM TPID menjadi forum evaluasi sekaligus perumusan strategi pengendalian inflasi daerah melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kemudian, wujud nyata upaya tersebut melaalui pelaksanaan sejumlah program, mulai dari gerakan pangan murah, warung tekan inflasi, operasi pasar, dan penguatan ketahanan pangan.
Tak hanya itu, kerja sama antar daerah, pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola belanja yang bijak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Harapannya upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tandasnya. (Adv)
