PENAJAM – Kebutuhan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara bertahap. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) memastikan usulan penanganan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tetap disiapkan untuk 2027.
Penanganan tersebut mencakup tujuh indikator utama yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Mulai dari jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH), penerangan jalan umum (PJU), air bersih, sanitasi, hingga proteksi kebakaran.
Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan usulan penanganan PSU merupakan program yang disiapkan setiap tahun. Namun, jenis pekerjaan yang diusulkan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi masing-masing kawasan permukiman.
“Setiap tahun kami pasti memiliki usulan penanganan PSU permukiman. Penanganannya sesuai kebutuhan di lapangan, bisa berupa perbaikan jalan lingkungan, drainase, penataan RTH, pengadaan PJU, maupun fasilitas dasar permukiman lainnya,” ujar Riviana saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026)
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur permukiman tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ada kawasan yang membutuhkan perbaikan akses jalan, sementara kawasan lain lebih memerlukan pembenahan drainase maupun peningkatan fasilitas sanitasi.
Pemetaan kebutuhan menjadi bagian penting dalam menentukan jenis penanganan yang akan diusulkan pemerintah daerah.
Riviana juga menjelaskan pembagian kewenangan antara Disperkimtan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), terutama setelah terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ia menyebut, Disperkimtan menangani kebutuhan infrastruktur yang lebih dekat dengan lingkungan perumahan dan permukiman. Di antaranya jalan lingkungan, kebutuhan air bersih, serta sanitasi.
Sementara itu, Dinas PU melalui bidang Cipta Karya lebih berfokus pada pembangunan jaringan utama yang mendukung pelayanan infrastruktur kawasan.
“Untuk kebutuhan infrastruktur di lingkungan perumahan dan permukiman, seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi, menjadi bagian dari tugas kami. Sementara Dinas PU melalui bidang Cipta Karya lebih berfokus pada pembangunan jaringan utama,” jelasnya.
Riviana mencontohkan pembangunan jaringan distribusi utama pipa air bersih, instalasi pengolahan air (IPA), serta instalasi pendukung lainnya menjadi bagian dari pekerjaan Dinas PU. Sedangkan infrastruktur yang langsung menunjang aktivitas masyarakat di dalam lingkungan perumahan menjadi perhatian Disperkimtan.
“Pembagian tugas tersebut penting agar penanganan infrastruktur tidak saling tumpang tindih. Dengan kewenangan yang lebih jelas, masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program sesuai tanggung jawabnya,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)
