BONTANG – Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi, dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026. Kehadiran orang nomor satu Bontang ini sekaligus menandai dimulainya kegiatan pendataan lapangan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (15/6/2026).
Ia mengatakan, sebanyak 142 petugas sensus mulai menjalankan tugas dengan metode pendataan door to door. Mereka akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha secara langsung untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di Bontang.
Dia mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas. Ia meminta setiap petugas menggunakan atribut resmi dan membawa surat tugas agar masyarakat merasa aman serta percaya dalam memberikan data yang dibutuhkan.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data yang diperoleh di lapangan. Karena itu, seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha berskala besar, harus terdata secara menyeluruh.
“Ini merupakan pendataan yang sangat penting. Tidak boleh ada pelaku usaha yang terlewat, baik UMKM, usaha menengah, maupun usaha besar,” kata Neni Moernaeni saat dikonfirmasi, Senin (15/6).
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Tahun ini menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali digelar di Indonesia.
Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian daerah, mengidentifikasi potensi sektor usaha, serta merumuskan berbagai kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang diperoleh akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dan ekonomi. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar,” terangnya.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah seluruh data terkumpul, BPS akan melakukan proses pengolahan dan analisis sebelum hasilnya disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, menuturkan seluruh petugas yang diterjunkan telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang disiapkan oleh BPS. Pembekalan tersebut mencakup materi teknis pendataan, etika lapangan, serta pemahaman mengenai karakteristik wilayah kerja masing-masing.
Menurutnya, setiap petugas memiliki cakupan wilayah yang berbeda sesuai tingkat kepadatan penduduk dan jumlah pelaku usaha. Namun demikian, tujuan utama yang harus dicapai adalah memastikan seluruh responden dapat terdata dengan baik.
“Masing-masing petugas memiliki cakupan wilayah yang berbeda, tergantung tingkat kepadatan penduduk. Yang terpenting, seluruh responden dapat terdata dengan baik,” tandasnya.
Sebagai tambahan informasi, petugas Sensus Ekonomi 2026 akan bertugas selama kurang lebih dua bulan selama masa pendataan. Atas tugas tersebut, mereka menerima honorarium sekitar Rp5 juta selama periode pelaksanaan sensus. (Adv)
