Populism.id, Bontang – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam merasa ‘dikecohi’ pemerintah setelah terungkap perubahan nilai dari dua proyek yang anggarannya naik jauh ketimbang saat diajukan di dalam rapat anggaran.
Dua proyek meliputi Replika Kesultanan Kutai di Guntung dan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Bontang Kuala, ketimbang saat diajukan di dalam rapat anggaran.
Kata Andi Faiz -panggilan akrabnya- saat penyusunan anggaran, pemerintah menyebutkan biaya pembangunan MPP senilai Rp 17 miliar. Namun berjalannya waktu terkuak bujetnya membengkak jadi Rp 60 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyoroti rencana ini.
Kondisi serupa juga dialami untuk proyek pembangunan replika Istana Kesultanan Kutai. Mula-mula rinciannya hanya Rp 10 miliar tapi ternyata nilainya Rp 25 miliar.
“Kami bingung anggaran di awal Rp 17 miliar, berubah lagi tiba – tiba jadi Rp 60, penggaran macam apa itu!, Bu Sekda, saya minta pintar-pintar dalam memanfaatkan anggaran,” kecamnya.
Ia beranggapan wajar, jika DPRD lantang mengkritik pengeksekusian program yang nyatanya melenceng dari kesepakatan awal.
“Kita ini mitra, sangat lucu kalau kita harus mengkritisi setiap kebijakan Pemkot,” katanya.
Wali Kota Bontang Basri Rase menanggapi santai tudingan itu, menurutnya apa yang disampaikan ketua dewan merupakan kritik yang wajar.
“DPRD harus seperti itu, tugasnya mengkritik pemerintah,” kata Basri.
Namun, Basri menegaskan dalam batang tubuh APBD bisa saja berubah,tidak saklek. Asal disepakati antara kedua lembaga.
“Misalnya pembangunan MPP perencanaannya sedari awal Rp 60 miliar, tapi yang ada hanya Rp 17 miliar itu, modal itu dulu yang digunakan. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja,” ungkap Barsi. (mrd/Pm)
