BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Bontang mendorong, Pemkot Bontang agar memperluas penggunaan sistem digital dalam pelayanan administrasi dan pembayaran.
Diklaim, langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menilai pemanfaatan teknologi dapat membuat proses administrasi penerimaan lebih efektif dan terukur. Sistem elektronik juga dinilai mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan digitalisasi administrasi pelayanan dan pembayaran sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian penerimaan,” kata Sem Nalpa -sapaan akrabnya- saat membacakan pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan telah menggunakan aplikasi Bapenda Etam untuk mendukung pelayanan perpajakan daerah secara elektronik.
Aplikasi tersebut melayani pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) secara daring. Layanan ini memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya secara elektronik.
“Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran secara lebih mudah, cepat, dan transparan,” terangnya.
Ia menjelaskan, penerapan sistem digital turut membantu pemerintah meningkatkan akurasi data penerimaan. Informasi yang tersedia secara elektronik juga memudahkan proses pengawasan.
Selain mendukung pengelolaan penerimaan, layanan digital diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui proses yang lebih praktis. Data yang diperoleh secara cepat dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.
“Data penerimaan juga dapat diperoleh lebih cepat sebagai dasar yang lebih akurat dasar pengambilan kebijakan,” tandasnya. (Adv)
