BONTANG – Fraksi PKB DPRD Bontang mengusulkan, agar alokasi belanja pegawai diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan, realisasi belanja pegawai 2025 tercatat 96,19 persen. Dari pagu Rp798,34 miliar, penggunaan anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp767,92 miliar lebih.
Menurutnya, besarnya anggaran perlu menghasilkan peningkatan kinerja aparatur yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
“Kami meminta agar besarnya belanja pegawai diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” kata Bonnie -sapaan akrabnya- saat menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu (17/6/2026).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan, kini sejalan dengan pandangan Fraksi PKB. Pengelolaan belanja pegawai diarahkan untuk mendukung profesionalisme ASN serta pencapaian target perangkat daerah.
Menurutnya, pemerintah menjalankan sejumlah program peningkatan kapasitas aparatur. Langkah tersebut meliputi manajemen kinerja berbasis merit, pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta evaluasi kinerja ASN.
“Pemerintah sependapat jika alokasi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” pungkasnya. (Adv)
